Dugaan rangkap jabatan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, di PT Wadah Masa Depan, mengundang kritik publik kepada partai politik (parpol) pengusungnya pada Pilkada Serentak 2020 lalu.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan, meski Gibran mengklaim telah mundur dari jabatan Komut di grup perusahaan PT SM tersebut, bukan berarti masalah telah selesai.
Karena dari kemunculan dugaan rangkap jabatan oleh Gibran semakin terungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.
Ia melihat PT Wadah Masa Depan terkoneksi dengan PT SM yang menyuntikkan dana ke startup Gibran dan adiknya Kaesang Pangarep, seperti yang dijelaskan dalam laporan Ubedilah.
Di samping itu, Jerry juga mencatat temuan sejumlah pakar hukum yang memperoleh dari data Ditjen AHU Kemenkumham. Di mana isinya tentang keaktifan Gibran di PT Wadah Masa Depan sebagai Komisaris Utama di awal menjabat sebagai Walikota Solo.
Deretan fakta tersebut, menurut Jerry, menandakan adanya kesalahan dalam pola rekruitmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh parpol
“Cobalah parpol memilih calon kepala daerah disaring dan diseleksi ketat, bukan hanya asal pungut,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/2).
Untuk itu, Jerry mendorong parpol untuk tidak memberikan dukungannya kepada sosok yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Tetapi melihat dari segi kualitas kepemimpinan dan komitmennya terhadap peraturan perundang-undangan.
“Siapapun dia, mau anak presiden atau siapa, sebaiknya lihat karier politik dan karier birokratnya,” demikian Jerry.
Sumber: <a href="https://rmol.id/read/2022/02/11/522971/anak-sulung-jokowi-diduga-rangkap-jabatan–pengamat–cobalah-parpol-jangan-asal-pungut-kepala-daerah!-“>rmol
Foto: Dugaan rangkap jabatan Gibran Rakabuming Raka perkuat laporan dugaan TPPU yang dilaporkan Ubedilah Badrun ke KPK/Net
