Tokoh nasional Rizal Ramli mengingatkan publik untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Sebab, tanpa suara tajam itu bakal sulit terciptanya kesejahteraan dan keadilan.
“Pemerintah tes ombak dulu, kalau ada reaksi mundur. Kalau enggak ada reaksi dari masyarakat kebijakannya dilanjutkan,” kata Menko Ekuin era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu di Jakarta, Rabu (25/1).
RR inisial beken Rizal Ramli lantas menyinggung kudeta konstitusi berupa perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode presiden RI yang digulirkan beberapa elite politik.
Dia mengatakan wacana perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode presiden RI kerap muncul dan tenggelam.
Namun, kata alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu, isu soal dua hal tadi tetap harus diwaspadai dan dikritisi, karena modus operandinya selalu melakukan cek ombak.
Menurut RR, isu perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode presiden RI sudah dikritisi Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Megawati, kata dia, dalam sebuah pidato pernah meminta isu tersebut dihentikan, tetapi wacana perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode presiden RI tetap jadi momok bagi demokrasi.
“Namun, gerombolan makar terus bergerilya. Pakai big data-lah, pakai polling berbayar, pakai kades-kadeslah. Partitur makar sudah siap, penyanyi polling, bandar sudah siap,’’ kata RR.
Pria yang juga pernah menjabat Menteri Keuangan itu pun berharap Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dalam sisa pemerintah bisa mengurusi hal fundamental.
Semisal, Jokowi bisa fokus menepati janji dalam menyejahterakan rakyat, bukan melakukan manuver politik untuk mengamankan kepentingannya.
“Tugas negara itu mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun, yang terjadi justru jauh panggang dari api. Kesejahteraan tersebut makin jauh ari harapan rakyat,” kata RR.
Sumber: jpnn
Foto: Tokoh nasional Rizal Ramli/Net
RakyatPos Andalas
