Pemerintah diminta lebih banyak mendengar suara rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Termasuk soal gejolak penolakan masyarakat Wadas, Purworejo terkait penambangan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener agar tidak mengedepankan tindakan represif dalam menghadapi warga.
Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani yang ikut kunjungan kerja ke Desa Wadas kemarin.
“Komisi III meminta jajaran pemerintahan terkait mengembangkan pola komunikasi pembangunan yang partisipatif, dua arah dalam merealisasikan pembangunan Bendungan Bener, Puworejo,” ucap Arsul Sani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/2).
“Tidak hanya minta rakyat menengar, tapi juga rakyat didengar,” tegasnya.
Selain itu, legislator dari Fraksi PPP ini juga menamabahkan agar pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi warga.
“Kita minta gubernur betul-betul mendengarkan warganya yang menolak dan memcari solusi tengah yang lebih bisa diterima,” tutupnya.
Dalam kunjungan ke Desa Wadas, Komisi III DPR RI menemukan fakta bahwa wilayah Desa Wadas tidak termasuk ke dalam bagian proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Bener.
“Desa Wadas bukan wilayah proyek strategis nasional Bendungan Bener,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa.
Sumber: RMOL
Foto: Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani/Net
