Way kanan, Rakyat Pos, “Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.IP didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Indra Zakariya Rayusman, S.H.,M.H memimpin Focus Group Discussion Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kabupaten Way Kanan di Ruang Rapat Utama Pemda Way Kanan, Rabu (26/01/2022) .
Turut hadir pada acara tersebut Kepala dan unsur Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perkebunan dan Dinas Perikanan.
Dalam FGD membahas terkait upaya penurunan angka kemiskinan yang salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat miskin, dimana tertuang dalam RPJMD Way Kanan Periode 2021-2026 pada Misi ke III dimana terdapat 14 Program Fokus pada persentil 1-13 persen di 9 OPD antara lain Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas P3AP2KB, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Perikanan.
Dari paparan masing-masing OPD terkait pola pemberdayaan masyarakat miskin Sumber Dana APBD, Sekda Saipul dalam arahannya menekankan kepada OPD terkait untuk lebih fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang benar-benar menyasar Rumah Tangga Miskin (RTM) baik dari kegiatan, lokus serta manfaat untuk jangka panjang RTM. Pemberdayaan masyarakat miskin juga difokuskan pada Rumah Tangga persentil 1-13 persen yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi SiDATUK.
Dimana dengan adanya pemberdayaan masyarakat miskin baik yang bersumber dari APBD maupun Dana Desa yang tepat sasaran dan tepat guna, dapat menurunkan angka kemiskinan dan mencapai target diakhir Periode RPJMD. Dimana Sekda Saipul juga mengatakan bahwa akan mengupayakan agar Kabupaten Way Kanan mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi Lampung dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda berharap kepada Dinas Sosial agar data DTKS dapat dilakukan updating sehingga informasi data RTM dapat termutakhirkan dan valid. Dan kepada OPD Pengampu, program pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat menggali informasi kebutuhan RTM yang menjadi sasaran, sehingga pemberdayaan yang akan diberikan kepada sasaran dapat tepat guna. Selain itu, pemberdayaan masyarakat miskin juga diharapkan dapat mengurangi pengeluaran RTM serta dapat meningkatkan pendapatan RTM untuk keluar dari garis kemiskinan.,*( Eka Saputra**)
RakyatPos Network | rakyatpos.id
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
