Sekelompok orang yang bergabung dalam Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (LSM PILHI) geruduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/2).
Kedatangan mereka, untuk mendesak KPK segera memeriksa Hasanuddin Mas’ud, kakak kandung Bupati Panajam Utara nonaktif, Abdul Gafur Mas’ud, terkait dugaan kasus korupsi di Bank Kaltimkaltara.
Ketua Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK), Ahmad Mabbarani mengatakan, kedatangan FAKK dan PILHI ke KPK untuk mengantar dokumen hasil investigasi atas dugaan adanya pembobolan bank sebanyak Rp 240 miliar, melalui modus pencairan kredit yang tidak sesuai prosedur.
“FAKK dan PILHI menduga ada permainan yang dilakukan untuk membobol Bank Kaltimkaltara tang melibatkan beberapa oknum. Laporannya sudah kami buat dan akan kami serahkan ke KPK hari ini juga,” kata Ahmad Mabbarani kepada wartawan.
Selain meminta KPK memeriksa Hasanuddin Mas’ud, kata Ahmad, mereka juga meminta KPK memeriksa Said Amin, yang diduga turut serta dalam pembobolan Bank Kaltimkaltera.
“Selain Hasanuddin Mas’ud, juga ada dugaan keterlibatan Said Amin yang menjadikan assetnya sebagai agunan. Kami mengadukan ini demi untuk menyelamatkan uang negara, Said Amin ini adalah ketua salah satu ormas di Kaltim,” tuturnya
Dia menyebutkan, bahwa modus korupsi dengan membobol Bank Kaltimtara melalui pencairan kredit yang tidak bersyarat, harus diungkap oleh KPK sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi.
Ahmad Mabbarani bersama Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (LSM-PILHI), Syamsir Anchi kemudian masuk ke gedung KPK, menyerahkan satu bundel laporan berisi hasil investigasi mereka.
“Kami berharap, Pak Firli dan KPK segera menindaklanjuti laporan kami demi tegaknya hukum penyelamatan uang negara,” kata Syamsir menandaskan. [rmol]
Foto: Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (LSM-PILHI) geruduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Ist
