Pemerintah harus segera melunasi utangnya yang terus membengkak kepada BUMN. Pelunasan itu diperlukan agar cash flow keuangan BUMN dapat dijaga. Tanpa cash flow yang seimbang, akan semakin banyak BUMN yang oleng.
Begitu yang dikatakan pengamat politik Jamiluddin Ritonga ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/4).
“Bukan rahasia umum lagi, banyak BUMN yang keuangannya tidak sehat. Kalau pemerintah lambat membayar utangnya, sudah pasti keuangan BUMN akan semakin parah,” ucap Jamiluddin.
Jamiludin menjelaskan bahwa selama ini BUMN mendapatkan tugas berat dari pemerintah untuk pembangunan sejumlah infrastruktur.
Atas dasar itu, Jamiludin berpendapat, pemerintah perlu menyuntik dana dengan membayarkan utang-utangnya kepada BUMN. Dengan demikian, sejumlah perusahaan milik pemerintah itu tidak oleng.
“Apalagi banyak BUMN yang dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Mereka “dipaksa” membangun jalan tol di daerah yang secara bisnis tidak menguntungkan. BUMN ini dalam keadaan terpaksa harus membangun jalan tol dengan dana pinjaman,” katanya.
Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menambahkan, kalau pemerintah meminjam ke BUMN dan BUMN sendiri dalam membangun infrastruktur harus meminjam, tentu hal itu akan semakin memberatkan BUMN.
“Akibatnya, akan semakin banyak BUMN yang tidak sehat keuangannya. Hal ini tentu membahyakan BUMN secara keseluruhan, termasuk tentunya bagi bangsa dan negara,” ujarnya.
“Karena itu, pemerintah harua dalam waktu singkat menyelesaikan utangnya kepada BUMN. Hanya dengn cara itu pemerintah sudah menjaga eksistensi BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi negara,” demikian Jamiluddin.
Sumber: rmol
Foto: Pengamat politik Jamiluddin Ritonga/RMOL
RakyatPos Andalas
