.jpg)
Kecamuk global yang dipicu perang antara Ukraina dan Rusia berdampak pada arah politik suatu negara, termasuk Indonesia. Salah satu contohnya adalah sikap pemerintah untuk Rusia dalam forum G20 September mendatang.
Aktivis politik Rocky Gerung menilai, pemerintah tak memiliki pengaruh dalam geopolitik dunia saat ini. Sehingga beberapa waktu lalu muncul rilis Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat tentang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
“Kalau kita mau nilai cepat, diplomasi kita disusun untuk sekadar kepentingan servis dunia, dan tidak bisa menentukan arah politik dunia. Karena Pak Jokowi selalu gagap dan gugup,” ujar Rocky dalam diskusi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) di Jalan Dharmawangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/4).
Selain itu, Rocky juga menanggapi pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan Bos Tesla Elon Musk yang beberapa hari ini jadi trending topic karena membeli Twitter.
Menurut Rocky, pertemuan Luhut dengan Elon Musk tak bisa diartikan bahwa Indonesia akan mendapat investasi dari Amerika Serikat, dan kondisi kesusahan rakyat bakal berubah menjadi lebih baik.
“Seolah-olah sudah ada dukungan dari internasional terutama Amerika kepada Indonesia. Padahal kalau saya baca di Twitter itu discuss potential, tidak ada semacam kepastian,” tuturnya.
Lebih dari itu, Rocky meramal sikap pemerintah Indonesia yang tak tegas terhadap Rusia bakal berdampak pada gejolak politik di dalam negeri dalam waktu dekat ini.
“Siapa yang akan buka G20? Mungkin bukan Presiden Jokowi lagi. Dan siapa yang akan potensial memimpin, apakah Pak Prabowo, Ibu Menlu (Retno Marsudi), atau Pak Tito,” demikian Rocky.
Sumber: rmol
Foto: Rocky Gerung saat menyampaikan pendapatnya dalam diskusi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) di Jalan Dharmawangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/4)/RMOL
RakyatPos Andalas
