Zulhas Sebut Tak Ada Mafia di Persoalan Migor, PKS: Jangan Jumawa!

- Jurnalis

Rabu, 22 Juni 2022 - 00:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengecam pernyataan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, yang menyebut tidak ada mafia di balik kemahalan dan kelangkaan minyak goreng (migor) Menurut Mulyanto, Mendag harus lebih banyak mengamati lebih cermat tata kelola industri migor. 
 
Selain itu mendag harus lebih sering diskusi dengan pakar di bidang tersebut dan tidak menganggap remeh persoalan Migor.
“Mendag yang baru, Zulhas, jangan menganggap remeh sengkarut migor yang sudah berjalan hampir delapan bulan ini. Mendag juga jangan jumawa, dengan menyatakan sudah mengetahui dengan pasti akar persoalan migor ini yakni, keterlambatan antispasi Pemerintah atas pasokan CPO untuk migor, serta menihilkan adanya mafia migor,” ujarnya kepada Populis.id pada Selasa (21/06/2022).
Mulyanto menambahkan apa yang disampaikan Mendag Zulhas ini terlalu menyederhanakan masalah. Padahal sejatinya tidak demikian. Kalau soal pasokan CPO, lanjut Mulyanto, faktanya Indonesia tidak kurang, termasuk untuk kebutuhan migor domestik. 
“Pemerintah sudah beberapa kali buka-tutup kebijakan DMO (domestic market obligation) untuk memastikan kecukupan pasokan CPO untuk produksi migor nasional.  Bahkan Presiden Jokowi sudah mengambil kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya, yang menyebabkan tangki-tangki penyimpanan CPO luber.  
Ia menyebutkan bahwa ketika Pemerintah menggulirkan kebijakan flush out (pengosongan tangki simpan CPO untuk ekspor), pengusaha kelapa sawit justru teriak bahwa, tangki-tangki minyak sawit mentah (CPO) mereka masih belum terkuras sepenuhnya.
“Nahasnya, sampai kebijakan ekspor itu dibuka kembali, nyatanya tidak terjadi penurunan harga migor secara signifikan, sesuai HET baik untuk migor curah maupun migor kemasan,” kata Mulyanto 
Karena itu Mulyanto minta Mendag bekerja dengan baik dan jangan membuat statemen yang menihilkan keberadaan mafia migor. Publik jadi terkesan Mendag baru membela dan menutup-nutupi keberadaan mafia migor tersebut.  
“Harapan kita secara normatif, bagi Menteri baru adalah apa yang baik dari Menteri sebelumnya untuk dapat diteruskan.  Kebijakan yang kurang, agar dilengkapi dan disempurnakan. Sementara kebijakan yang jelek, agar dihentikan,” tandasnya. 
Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan membongkar penyebab masalah minyak goreng di Tanah Air yang sempat langka hingga harga melambung tinggi.
Zulhas mengklaim tidak ada campur tangan mafia dalam persoalan distribusi, ketersediaan, dan pengendalian harga minyak goreng yang mendera Indonesia selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya, masalah minyak goreng lebih diakibatkan kekeliruan mengantisipasi lonjakan harga minyak sawit mentah (CPO) di dunia.
Sumber: populis
Foto: Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan/Net

| RakyatPos.ID

Berita Terkait

DPC KWRI Way Kanan Turut Hadir Peringati HUT ke-27 di Provinsi Lampung
DPC KWRI Way Kanan Turut Hadir Peringati HUT ke-27 di Provinsi Lampung
Polsek Baradatu langsung tindak lanjuti laporan Masyarakat ada nya pesta Miras anak di bawah umur di lapangan Sriwijaya.
Pemerintah Kampung Rantau Jaya: Merealisasikan Insentif untuk RT, Linmas Kader Posyandu,Dan Kader PKK
Memahami Tugas Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang dan Kode Etik Jurnalistik
Bayi Hilang di Menanga Siamang, Keluarga Geram dengan Isu Hoaks di Media Sosial
Kegiatan Dapur Masuk Sekolah di SD Negeri 1 Bandar Dalam Disambut Antusias
Kegiatan Dapur Masuk Sekolah di SD Negeri 1 Bandar Dalam Disambut Antusias

Berita Terkait

Selasa, 27 Mei 2025 - 08:43 WIB

DPC KWRI Way Kanan Turut Hadir Peringati HUT ke-27 di Provinsi Lampung

Selasa, 27 Mei 2025 - 08:32 WIB

DPC KWRI Way Kanan Turut Hadir Peringati HUT ke-27 di Provinsi Lampung

Selasa, 6 Mei 2025 - 23:25 WIB

Polsek Baradatu langsung tindak lanjuti laporan Masyarakat ada nya pesta Miras anak di bawah umur di lapangan Sriwijaya.

Kamis, 27 Maret 2025 - 12:38 WIB

Pemerintah Kampung Rantau Jaya: Merealisasikan Insentif untuk RT, Linmas Kader Posyandu,Dan Kader PKK

Jumat, 14 Maret 2025 - 04:38 WIB

Memahami Tugas Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang dan Kode Etik Jurnalistik

Berita Terbaru