Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mempersilakan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini membuktikan kecurigaannya soal kritik BEM UI seperti didanai lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing. BEM UI mengatakan pihaknya siap membuktikan kritik terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja adalah murni suara mahasiswa.
“Kalau bilang disusupi asing dan sebagainya, silakan dibuktikan saja. Karena BEM UI siap membuktikan semua,” kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang saat dihubungi, Kamis (23/3/2022).
Melki mengatakan Faldo yang pernah menjadi Ketua BEM UI, semestinya paham cara-cara mahasiswa mengkritik. “Bang Faldo ini kan dulunya ketua BEM UI. Tentunya Bang Faldo paham tata cara yang baik dalam kita kemudian melakukan kritik,” ucap Melki.
Melki kemudian menyebut Faldo semestinya memahami kritik BEM UI bertujuan menyadarkan anggota dewan. Melki menilai DPR saat ini tak on the track.
“Bang Faldo juga pahamlah bahwa kritik itu memang harus untuk menyadarkan anggota DPR saat ini, bahwa mereka sedang tidak bekerja di jalan yang benar,” ujar Melki.
Sebelumnya Faldo mengomemtari kritik BEM UI terkait Perppu Cipta Kerja. Faldo lantas menyindir BEM UI yang narasinya mirip LSM didanai asing dan mengkhawatirkan perjuangan BEM UI dimanfaatkan pihak lain.
“Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak LSM yang didanai asing, juga kelompok antipemerintah yang dari awal ‘asal bukan Jokowi’, biar laku dagangannya di 2024 nanti,” jelas Faldo.
Perihal partisipasi masyarakat, Faldo menjelaskan Satgas Ciptaker sudah melakukan berbagai kegiatan di semua daerah. Dia meminta BEM UI tidak hanya teriak-teriak, tapi ikut terlibat.
“Kalau Anda yang tidak pernah ikut, maka partisipasinya jadi tidak bermakna? Kalau memang peduli, ya datang dari kemarin-kemarin. Tapi kalau cuma teriak begini, ya silakan saja, apalagi kalau cuma itu kemampuan terbaik Anda,” ujar Faldo.
BEM UI Kritik Perppu Cipta Kerja
BEM UI lewat media sosialnya mengunggah kritik kepada DPR RI sekaligus memuat meme Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus. Selain itu, kritik juga tertuju kepada Presiden Jokowi.
Dilihat detikcom, Rabu (22/3), dalam unggahannya, BEM UI memuat kritikan perihal sikap DPR dalam pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. BEM UI juga mengubah akronim DPR menjadi Dewan Perampok Rakyat.
Selain memuat sejumlah kalimat kritik, unggahan itu juga menampilkan animasi dengan memuat meme Puan dengan badan tikus. Animasi itu juga disertai tulisan ‘Kami Tidak Butuh Dewan Perampok Rakyat’.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang angkat bicara terkait unggahan tersebut. Dia menyebut hal itu sebagai bentuk kemarahan BEM UI atas sikap DPR.
“Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini,” kata Melki saat dihubungi, Rabu (22/3).
Melki menilai dengan sikap DPR yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU berseberangan dengan kehadiran DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Dia menilai sikap DPR lewat pengesahan UU tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat.
“Kami rasa DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih pantas diganti namanya menjadi Dewan Perampok, Penindas, ataupun Pengkhianat Rakyat. Sebab produk hukum inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin jelas merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat,” katanya.
“DPR harusnya menuruti putusan MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan partisipasi bermakna, bukannya malah turut mengamini tindakan inkonstitusional Presiden Jokowi dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang menyalahi konstitusi,” tambahnya.
Sumber: detik
Foto: Ketua BEM UI Melki Sedek Huang. (dok. istimewa)
RakyatPos Andalas
