%20saat%20pidato%20politik%20di%20Tennis%20Indoor%20Senayan,%20Jakarta.jpg)
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tegas menolak penundaan pemilu sebagaimana yang santer dibicarakan usai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menerima gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
AHY menyatakan bahwa isu ini adalah salah satu ganguan menuju Pemilu yang semakin dekat sehingga seluruh pihak seharusnya bekerja sama untuk menghadapi isu tersebut.
“Makin dekat dengan pemilu, makin banyak gangguan, tantangan, dan ujiannya. Kita harus berani dan bersatu, untuk menghadapinya bersama-sama,” ujar AHY dalam pidato politiknya, Selasa (14/3/2023).
Tegasnya, penundaan Pemilu 2024 hanya akan menghasilkan kebingungan baru bagi Indonesia. Salah satunya saat negara ini tak memiliki presiden tetap yang memimpin Indonesia.
Kekacauan juga akan terjadi di lembaga legislatif berbagai tingkat. Ia mempertanyakan, apa yang akan terjadi jika wakil rakyatnya di parlemen hanya merupakan pelaksana tugas (Plt) anggota DPR dan DPRD.
“Kalau di negara kita ada Plt presiden dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama dua hingga tiga tahun betapa kacaunya chaosnya situasi nasional kita,” ujar AHY.
Agar Pemilu 2024 berjalan sesuai harapan, Partai Demokrat merekomendasikan pentingnya permainan yang adil dan sportif. Sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.
Elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara. Seluruh aparatur negara harus benar-benar netral, baik TNI, Polri, BIN, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya.
“Kami juga berharap para penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, secara independen. Jika kondisi itu terjadi, InsyaAllah pemilu kita akan damai,” ujar AHY.
“Karena ada fair play, tidak ada kecurangan. Menang atau kalah akan diterima, jika terjadi dalam permainan yang adil dan sportif,” kata putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menambahkan.
Sumber: kontenjatim
Foto: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net
RakyatPos Andalas
