Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia, Fahmi Fadzil, menilai langkah beberapa negara bagian yang melarang politisi mengadakan bincang-bincang atau ceramah di masjid dan surau dinilai membantu meredakan iklim politik negara. Fahmi mengatakan, hal ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa premis agama bukanlah platform yang dapat digunakan oleh individu atau partai manapun untuk kepentingan politik.
Ia mengatakan, hal itu juga dilihat sebagai upaya meredam eskalasi ekstremisme politik yang berpotensi menciptakan persepsi ketidakstabilan pemerintah yang akan mempengaruhi kepercayaan investor.
“Penertiban terhadap politisi khususnya di masjid merupakan upaya yang saya lihat dapat mendinginkan suasana dan KKD juga akan berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati undang-undang ini.Alasan kami pergi ke masjid adalah untuk beribadah, bukan memberikan pidato politik, jadi tinggalkan politik dan jangan menyalahgunakan tempat untuk melakukan kegiatan yang tidak boleh diadakan di sana,” kata Fahmi dalam konferensi pers setelah seperti dilansir Malaymail pada Senin (13/3/2023).
Media sebelumnya melaporkan bahwa politisi dilarang memberikan ceramah atau ceramah agama di masjid dan surau di Terengganu dan Perak karena lembaga keagamaan harus dihormati dan bebas dari unsur politik. Fahmi mengatakan langkah meredakan iklim politik dengan meredam meningkatnya ancaman ekstrimisme politik penting untuk menjaga stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu.
“Stabilitas politik di pemerintahan federal penting dalam menarik investor asing, misalnya investasi oleh AWS (Amazon Web Services) karena kepercayaan mereka terhadap stabilitas negara kita. Ini tidak ditandatangani tadi karena waktu itu (pemerintahan sebelumnya) sedang tidak stabil tapi Alhamdulillah stabilitas itu yang didambakan oleh investor dan rakyat maka mari kita bersatu untuk membangun negara dan negeri ini,” katanya.
Sumber: republika
Foto: Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim meminta para politikus patuh pada kebijakan di setiap negara bagian. Di antaranya, melarang mereka untuk memberikan khotbah atau ceramah berbau politik di dalam masjid maupun musala. (AP)
RakyatPos Andalas
