Pelarangan ekspor hasil sawit dianggap belum memiliki efek stabilitas dan penurunan harga minyak goreng di pasaran setelah disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun, larangan ekspor baru berlaku pada 28 April 2022 nanti.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mempertanyakan dampak dari pernyataan Presiden Jokowi yang melarang ekspor hasil sawit pada 28 April nanti.
“Saat ini kementerian terkait sedang menggodok regulasinya. Yang jadi pertanyaan, apakah pelarangan ekspor produk hasil sawit itu sudah merupakan solusi atas persoalan yang dihadapi saat ini?” ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/4).
Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini kata Muslim, terkait dengan neraca keuangan negara, devisa, dan upaya maksimal untuk stabilkan harga minyak goreng saat ini.
Muslim menambahkan, jika dilihat dari jumlah produksi CPO Indonesia, saat ini sekitar 46,88 juta ton. Sedangkan kebutuhan CPO dalam negeri berkisar 591 ribu ton.
“Jadi kecil untuk kebutuhan dalam negeri. Hanya sekitar 1,2 persen kebutuhan. Jadi kalau dilarang ekspor secara keseluruhan pasti mematikan usaha produsen CPO,” kata Muslim.
Sehingga kata Muslim, pemerintah seharusnya membuat regulasi agar kebutuhan pangsa pasar dalam negeri terkendali, dan pangsa ekspor juga terpenuhi.
Muslim kemudian mempertanyakan apakah pelarangan ekspor CPO itu akan berpengaruh kepada penurunan harga minyak goreng dalam negeri.
Menurut Muslim, kebijakan itu dirasa efektif jika setelah Jokowi melarang ekspor hasil sawit, akan mempengaruhi harga minyak goreng menurun.
“Tapi saat ini belum turun. Jadi pelarangan itu belum punya efek soal stabilitas dan penurunan harga minyak goreng. Dan apakah itu efektif?” pungkas Muslim.
Sumber: rmol
Foto: Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net
